Friday, May 19, 2006

Poskup 170506

Ibu kota propinsi Flores
tidak perlu diperdebatkan

Maumere, PK
Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H, menegaskan, masalah ibu kota calon Propinsi Flores tidak perlu diperdebatkan berlebihan. Karena itu, masing masing daerah kabupaten harus membicarakannya secara ke dalam. Penegasan ini disampaikan Gubernur NTT, Piet Tallo usai upacara wisuda di STFK Ledalero, Kamis (11/5) lalu. "Propinsi Flores sudah harus dibentuk karena pemekaran Propinsi NTT dalam rangka pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Karena itu, lanjut Tallo, dalam waktu dekat akan dibentuk tim independen yang akan mengkaji mengenai potensi dan calon Ibu kota Propinsi Flores dan pembentukan tim harus sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang pemekaran wilayah. "Tim itu perlu dibentuk secepatnya, karena itu harus ada dukungan dari daerah. Jangan sampai setelah tim terbentuk lalu datang ke daerah, namun tim itu diusir. Perlu ada kesiapan dari daerah masing-masing," ujarnya
Menurutnya, pembentukan Propinsi Flores harus belajar dari pembentukan Propinsi Gorontalo dan Propinsi Bangka Belitung serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika propinsi ini sudah terbentuk, lanjutnya, bukan berarti kebersamaan yang selama ini terjadi akan terhapus begitu saja tapi kebersamaan itu akan tetap dipupuk, apalagi daerah kita adalah daerah kepulauan. (ira)

Tibo, cs minta dukungan doa

Maumere, PK
Tiga terpidana mati kasus Poso, masing-masing Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus da Silva di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Palu meminta dukungan doa dari keluarga dan warga Flores. Mereka tetap tegar menghadapi hukuman yang ditimpakan kepada mereka.
Enam anggota keluarga terpidana itu dua pekan lalu bertolak menuju Poso mengunjungi Tibo, cs. Setelah bertemu dan melepas rindu, keenam anggota keluarga Tibo, cs itu telah kembali ke Flores, Sabtu (13/5), dan Senin (15/5). Kepada Pos Kupang, di Maumere, Senin (15/5), Anselmus da Silva, salah seorang anggota keluarga terpidana mati menuturkan, dalam perjumpaan dengan Tibo, cs, ketiga terpidana mati ini minta dukungan doa dari keluarga dan seluruh masyarakat yang mencari keadilan.
Selama berada di Poso, jelas Ansel, mereka sudah bertemu tiga terpidana mati ini kurang lebih sepuluh setengah jam. "Kami bertemu mereka pada Selasa (9/5) mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00 Wita, dilanjutkan pada Rabu (10/5) pukul 08.00 hingga pukul 13.00 dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 hingga pukul 18.30 Wita. Pada saat pertemuan itu sudah ada kabar bahwa grasi kedua telah ditolak. Namun mereka tetap seperti biasa, tidak ada rasa gelisah atau pun takut. Mereka hanya minta dukungan doa dari keluarga dan semua masyarakat. Dalam pertemuan itu kami tidak membicarakan mengenai hukuman mereka, tapi lebih banyak bicara mengenai keluarga. Mereka cukup tegar dan banyak tersenyum karena kami cerita tentang sanak keluarga di kampung. Mereka sudah pasrah dan siap menerima apa pun meski mereka tidak bersalah. Mereka hanya bilang, biarlah Tuhan yang membalas karena mereka tidak bersalah. Tapi kalau pun harus dihukum seperti itu mereka siap menerima," tutur Ansel. Dia menambahkan, tiga terpidana tidak diisolasi sehingga masih bisa bertemu keluarga.
Menurut Ansel, dia sudah berpesan kepada Dominggus, jika selamat sebaiknya kembali ke Flores dan tinggalkan Poso meski mempunyai kebun di Poso. "Kebun milik dia sekarang diurus oleh orang dari Lembata dan dia sudah tunjukkan suratnya kepada saya. Tapi saya tidak tahu selanjutnya bagaimana jika hukuman itu diberlakukan," kata Ansel.
Ansel mengatakan, setelah pertemuan itu baik keluarga maupun tiga terpidana mati itu telah membuat surat pernyataan sikap masing masing di antaranya mendesak Kapolda Sulawesi Tengah untuk segera mempertemukan Tibo, cs dengan 16 nama yang diduga dalang kasus Poso II.
Surat pernyataan itu juga mendesak Kapolda Sulteng untuk minta keterangan seorang tokoh agama di Poso, Mahendra, untuk mengungkapkan fakta sesungguhnya dibalik kasus Poso. (ira)

Pembayaran gaji guru kontrak di Sikka tertunda

Maumere, PK
Sekitar 30-an guru dikontrak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka pulang dengan kecewa karena janji pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sikka membayar gaji bulan April dan Mei tertunda tanpa alasan jelas.
Seperti disaksikan Pos Kupang, Senin (15/5), puluhan guru kontrak berdiri di halaman kantor dinas itu. Bahkan ada yang datang membawa anak mereka. "Kami diberitahu menerima honor bulan April dan Mei, tapi sampai di sini tidak ada kejelasan. Ada yang bilang bendahara sakit, namun semua tidak jelas. Kalau tidak bisa bayar hari ini jangan suruh kami datang," kecam para guru yang enggan menyebutkan namanya.
Para guru kontrak itu datang dari berbagai daerah. Misalnya dari Nebe, Paga, Wailamung, Kecamatan Talibura dan beberapa kecamatan lainnya. "Kami mengajar di kecamatan, dan untuk datang ke kota butuh biaya banyak serta meninggalkan anak kami. Sampai di sini tidak ada kejelasan pembayaran honor kami. Rekan kami datang dari Wailamung pergi pulang habiskan biaya Rp 40 ribu. Untuk hidup saja susah, apalagi harus keluarkan uang transport sebesar itu," keluh para guru.
Para guru kontrak daerah ini minta pemerintah daerah membayar honor mereka setiap bulan. "Kami punya tanggung jawab yang sama dengan guru PNS. Kalau mereka dibayar setiap bulan, mengapa kami harus menunggu dua atau tiga bulan baru dibayar?" kritik para guru
Setelah menunggu sampai empat jam tanpa kepastian, para guru kontrak pulang dengan kecewa. "Kami ingin bertemu kepala dinas, tapi dia tidak mau bertemu kami," keluh para guru.
Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Sikka, Drs. Frans X Sura, M.M, dikonfirmasi terkait penundaan pembayaran honor guru kontrak mengatakan, pihaknya sudah mengajukan ke Bagian Keuangan Setkab Sikka sejak tanggal 11 Mei lalu untuk pembayaran honor bulan April dan Mei. "Diharapkan dalam waktu dekat sudah cair sehingga bisa dibayar honor mereka. Pembayaran kali ini agak tertunda karena penetapan anggaran baru dilakukan awal April. Sedangkan pembayaran untuk bulan Januari hingga Maret sudah dilakukan. Ke depan kami harapkan gaji mereka dibayarkan setiap bulan dan tidak tertunda seperti ini," jelasnya. (ira)

Jembatan Kalimati diperlebar

Maumere, PK
Tahun anggaran 2006, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk memperlebar Jembatan Kalimati di samping Mapolres Sikka. Dengan pelebaran empat meter lagi, maka lebar jembatan kurang lebih 10 meter sesuai lebar jalan negara di lintasan jembatan itu.
Kepala Dinas (Kadis) Kimpraswil Sikka, Ir. Barthol da Cunha, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pemeliharaan Jalan, Ir. Don Boro Kian, menjelaskan rencana itu di ruang kerjanya, Senin (15/5). Menurut da Cunha, lebar Jembatan Kalimati saat ini kurang lebih enam meter dan akan ditambah empat meter ke arah hulu sehingga lebarnya menjadi 10 meter. "Lintasan jalan di atas jembatan adalah ruas jalan negara yang ada dalam Kota Maumere sehingga harus sesuai dengan lebar badan jalan. Dengan demikian, panjang jembatan menjadi 22,30 meter," jelasnya.
Menurut da Cunha, pekerjaan pelebaran jembatan sudah mulai dikerjakan PT Alam Flores menggunakan dana APBN tahun 2006. Selain Jembatan Kalimati, Jembatan Nawangkewa yang putus beberapa waktu lalu karena banjir juga akan dikerjakan tahun anggaran ini. "Kontraktor pelaksananya PT Modern Surya Jaya dengan panjang jembatan 20 meter," jelasnya.
Mengenai ruas jalan Maumere-Lela yang putus di lokasi Hepang pekan lalu, Da Cunha menjelaskan, itu ruas jalan propinsi dan sebelum ruas jalan putus total pihaknya telah melaporkan ke PU Perwakilan NTT bahwa ruas jalan itu hampir putus.
"Kami di kabupaten hanya berkoordinasi dan melaporkan ke PU Perwakilan NTT karena ruas jalan itu adalah jalan propinsi, menjadi kewenangan propinsi. Mereka telah memperlihatkan survai desain pada kami dan sudah konsultasi dengan kami," jelasnya. (ira)

No comments: